SISTEM AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Program pemerintah yang semakin gencar terhadap pembangunan Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bersama, yaitu bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera. Hal ini adanya perhatian yang cukup besar terhadap pengoptimalan dan mengefisiensi segala sumber daya dan aset yang dimiliki oleh negara yang terdapat dalam instansi pemerintah maupun perusahaan milik negara. Aset tetap merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi pemerintah untuk kegiatan pemerintahan. Aset tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengelolaan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam Laporan Keuangan. Kewajaran dalam penilaian aset tetap suatu instansi pemerintah dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam PSAP ini dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai2 aset tetap. Berdasarkan PSAP aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. Perlakuan aset tetap bertujuan untuk memperoleh efisiensi pengaman terhadap aset tetap agar dana yang diinvestasikan ke dalam aset tetap memperoleh manfaat yang maksimum sesuai dengan jangka waktu pemakaiannya, serta aset tetap biasanya memiliki umur ekonomis sehingga pemerintah harus menghitung berapa waktu aset tetap tersebut dapat digunakan dalam kegiatan operasi