SISTEM AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI PADA BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomot 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB, melakukan belanja untuk menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan, Belanja tersebut salah satunya adalah Belanja Tidak Langsung merupakan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai tambahan penghasilan pegawai dan lauk pauk bagi 51orang pegawai Negeri Sipil. Selain masalah realisasi menjadi kendala dalam belanja pegawai, masalah prosedur yang terlalu panjang dan rumit juga sering menyebabkan kekeliruan dalam prosesnya. Sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan terjun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian tentang sistem akuntansi belanja pegawai pada biro bina administrasi pengendalian pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di sekretariat daerah provinsi NTB adalah Fungsi yang terkait sistem akuntansi belanja pegawai pada Biro BAPP & LPBJ Provinsi NTB, Prosedur Belanja Pegawai pada Biro BAPP & LPBJ Provinsi NTB, dan Dokumen yang di gunakan dalam belanja pegawai pada Biro BAPP & LPBJ Provinsi NTB yaitu kwitansi. sehingga disimpulkan bahwa membantu memudahkan untuk mengetahui pegawai dalam belanja barang.